Revitalisasi Program KB

Dimuat dalam Opini Koran Jakarta, 12 Januari 2011.

Dalam pidato tanggal 16 Agustus 2010 lalu, Presiden mengungkapkan pentingnya revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengelolaan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Pernyataan tersebut sungguh penting dan bermakna positif. Namun perlu ditindaklanjuti oleh seluruh pihak dan jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hingga saat ini, revitalisasi KB belum terdengar implementasinya secara nyata.

Ledakan penduduk memang menjadi ancaman nyata di Indonesia, terutama pasca Sensus Penduduk 2010 yang mencatat jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa, melampaui angka proyeksi yang “hanya” sekitar 234 juta jiwa. Masalah kependudukan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, mengingat keberhasilan program KB selama 30 tahun (1970 hingga 2000) bisa menjadi sia-sia jika KB diabaikan. Dengan program KB yang dimulai awal 1970an, Indonesia berhasil “mencegah” 100 juta kelahiran hingga tahun 2000. Sebuah prestasi kependudukan yang luar biasa di masa lalu. Bahkan pada tahun 1989, Indonesia memperoleh penghargaan dari PBB atas keberhasilannya mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB. Indonesia berhasil menjadi center of excellence dan menjadi tempat “berguru” tentang KB bagi sekitar 90 negara lain di dunia.

Mengapa Revitalisasi KB menjadi penting? Selain fakta ancaman ledakan penduduk, persentase peserta aktif KB di Indonesia relatif stagnan dalam 10 tahun terakhir. Angka prevalensi kontrasepsi (persentase pasangan subur yang ber-KB) hanya naik sedikit dari 54 persen di tahun 1997 menjadi 57 persen di tahun 2007. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) justru naik dari 8,6 persen di tahun 2002 menjadi 9,1 persen di tahun 2007. Berarti, semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kontrasepsi dan pelayanan KB. Selain itu, Indonesia saat ini struktur penduduknya didominasi oleh penduduk usia subur yang “cukup produktif” untuk melahirkan.

Apa itu revitalisasi KB?
Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Revitalisasi KB memiliki arti bahwa program KB kembali dianggap penting (vital) dan dilaksanakan kembali. Apa perwujudannya? Bagaimanapun juga, program KB baru bisa dilaksanakan dengan baik jika ada dukungan sumberdaya dan kelembagaan yang memadai. Dukungan sumberdaya terpenting ialah tenaga (sumberdaya manusia) dan anggaran. Sebagai gambaran, sebelum pelaksanaan otonomi daerah, jumlah petugas lapangan KB (PLKB) mencapai hampir 35 ribu orang. Bandingkan dengan jumlahnya saat ini yang hanya sekitar 22 ribu orang saja. Padahal, jumlah penduduk atau pasangan usia subur yang harus dilayani semakin banyak. Berarti saat ini, setiap satu orang petugas, harus melayani pasangan usia subur yang jauh lebih banyak. Apakah ini akan efektif?

Dukungan anggaran Pemerintah Pusat cukup melegakan. Salah satu indikatornya ialah meningkatnya anggaran untuk BKKBN sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB di tingkat nasional. Pada tahun 2006 anggaran dari alokasi APBN hanya sekitar Rp 700 milyar rupiah, naik menjadi Rp1,2 triliun (2008), Rp1,6 triliun (2009) dan di tahun 2011 ini meningkat drastis menjadi Rp 2,4 triliun. Sebuah sinyal membaik dari komitmen Pemerintah. Hanya saja, wujud nyata anggaran yang terus naik tadi, harus diimbangi dengan membaiknya berbagai indikator program KB. Misalnya saja meningkatnya jumlah peserta aktif KB dan menurunnya angka kelahiran.

Namun demikian, komitmen anggaran di tingkat pusat menjadi tidak banyak artinya tanpa diikuti komitmen anggaran di tingkat daerah. Padahal, pembiayaan petugas lapangan KB berasal dari APBD kabupaten/kota. Tanpa dukungan anggaran yang memadai di daerah, program KB akan sulit dijalankan. Ini tidak mengherankan, karena banyak kepala daerah yang tidak memandang KB sebagai program yang penting selama kepemimpinannya. KB bukan program yang populer dan baru bisa dilihat manfaatnya dalam jangka panjang.

Bagaimana dengan masalah kelembagaan? Ini juga menjadi masalah di daerah. Hanya sekitar 20 hingga 30 persen saja kabupaten/kota yang menempatkan urusan KB di dalam satu institusi sendiri yang utuh, tanpa dicampur dengan urusan lainnya. Sedangkan sisanya, urusan KB dicampur dengan berbagai urusan lainnya, sehingga program KB menjadi tidak fokus dan kekurangan dukungan pembiayaan di daerah.

Langkah nyata yang dibutuhkan
Revitalisasi KB banyak membutuhkan pemahaman teknis yang memadai seperti penyuluhan, pemasangan alat kontrasepsi dan sebagainya. Padahal, saat ini tidak banyak tenaga di daerah yang menguasai aspek teknis KB dengan baik. Oleh karenanya, butuh dukungan teknis dari pemerintah pusat kepada daerah. Misalnya saja, perlu pelatihan dan peningkatan ketrampilan teknis secara massive bagi para bidan dan dokter untuk penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur di daerah. Tujuannya agar tercipta perbaikan kualitas pelayanan KB. Tenaga penyuluh lapangan juga perlu diperbanyak. Perlu dicatat bahwa seorang peserta KB terkadang ”berhenti di jalan” ketika telah ikut ber-KB selama 1 tahun, dan bahkan baru 1 bulan. Sehingga, penyuluhan perlu dilakukan secara terus menerus, tidak hanya bagi pasangan usia subur yang belum ber-KB, tetapi juga yang sudah ber-KB.

Dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas publik yang tersedia, Pemerintah juga perlu mendorong peran swasta dalam KB. Saat ini hanya sekitar 20 persen klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai standar. Selain itu, klinik KB di seluruh Indonesia juga harus didorong untuk menguasai dan menerapkan metode KB jangka panjang (IUD, susuk dan sterilisasi). Pemerintah juga bisa melibatkan universitas dan lembaga swadaya masyarakat untuk berperan lebih besar dalam program KB.

Salah satu wujud nyata revitalisasi KB ialah meningkatnya komimen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program KB. Pemerintah harus mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kelembagaan KB daerah yang utuh, tanpa tercampur urusan lainnya. Selain itu, komitmen pembiayaan oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan.

Kita berharap, revitalisasi KB dapat terwujud secara nyata, mengingat tekanan penduduk dalam negeri semakin besar. Revitalisasi KB tidak bisa ditunda lagi, dan awal 2011 ini menjadi momentum yang tepat untuk memulai aksi nasional revitalisasi KB. Semoga keberhasilan program KB di masa lalu, tidak hanya menjadi kenangan indah yang tak berbekas.