Penduduk, Basis Dasar Pembangunan

Dimuat dalam Opini Investor Daily Indonesia, 15 September 2014

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Terpilih (Joko Widodo) maupun Tim Transisi Jokowi-JK mengungkapkan ke publik tentang rencana pembentukan suatu kementerian khusus yang menangani kependudukan (kementerian kependudukan). Suatu rencana yang perlu diapresiasi dan didukung. Terakhir kali Indonesia memiliki Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang berakhir tahun 1999 lalu. Dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid, sempat selama hampir 2 tahun Indonesia memiliki kementerian terkait urusan kependudukan, yaitu Kementerian Transmigrasi dan Kependudukan. Selanjutnya urusan transmigrasi digabung dengan ketenagakerjaan, dan kependudukan ditangani oleh Badan Kependudukan Nasional (Baknas) yang ternyata tidak berumur panjang.

Argumen Dasar
Wacana pembentukan Kementerian Kependudukan perlu ditanggapi secara positif oleh banyak pihak mengingat hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan yang akan datang menempatkan penduduk sebagai basis dasar pembangunan. Revolusi mental yang menjadi tema kampanye Jokowi-JK seharusnya jelas dimaknai sebagai pembangunan yang fokus pada manusia (penduduk). Perubahan mental penduduk lah yang menjadi target revolusi mental. Setidaknya terdapat 5 argumen dasar tentang pentingnya kementerian kependudukan dalam arsitektur kabinet mendatang.

Argumen pertama terkait dengan konstitusi. Merujuk pada konstitusi UUD 1945, terdapat 24 urusan pemerintahan yaitu keuangan negara, hukum, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, kesehatan, keamanan, kependudukan dan catatan sipil, hak anak, seni dan budaya, kewarganegaraan, agama dan kepercayaan, komunikasi dan informasi, tempat tinggal, lingkungan hidup, pertanahan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan nasional, sumberdaya alam, perekonomian, sosial/kesejahteraan rakyat, fasilitas pelayanan umum/infrastruktur, dalam negeri dan luar negeri. Urusan-urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh kelembagaan pemerintah dan secara implementatif diakomodasi ke dalam 34 Kementerian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dari urusan-urusan tersebut, urusan kependudukan dan catatan sipil serta urusan kewarganegaraan tidak secara eksplisit diakomodasi menjadi lembaga kementerian. Padahal, kependudukan merupakan urusan yang diamanatkan secara tegas di dalam konstitusi, sehingga posisinya dinilai sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Argumen kedua menyangkut data kependudukan. Kementerian kependudukan diperlukan untuk mempersiapkan dan mengintegrasikan seluruh data kependudukan serta memastikan bahwa data kependudukan yang menjadi acuan seluruh kementerian bersumber dari atau disetujui oleh kementerian kependudukan. Jika data kependudukan yang digunakan akurat, dapat dipercaya, selalu dimutakhirkan, mudah diakses (kecuali data yang sifatnya pribadi dan rahasia), maka akan banyak manfaatnya bagi pembangunan Indonesia. Pertama, keberhasilan demokrasi berawal dari data penduduk yang akurat, sehingga data pemilih juga akurat dan pemilu menjadi kredibel. Kedua, intervensi apapun oleh pemerintah efektivitasnya sangat tergantung pada data penduduk yang akurat. Ketiga, data penduduk sangat dibutuhkan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan, konflik, dan sebagainya. Keempat, setiap penduduk dapat melacak keturunan dan asal muasal dirinya, sehingga dapat diketahui family tree (silsilah keluarga) yang lengkap, tanpa mengandalkan catatan silsilah semata. Kelima, pemerintah dapat mengetahui potensi yang ada dari penduduknya, baik potensi yang sifatnya positif maupun negatif.

Argumen ketiga berhubungan dengan kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan. Status Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bukan kementerian, menyebabkan Kepala BKKBN bukan anggota kabinet dan BKKBN tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan undang-undang (UU). Dengan demikian, BKKBN tidak dapat secara langsung menyusun kebijakan pembangunan kependudukan. Salah satu dampak yang dapat kita deteksi saat ini ialah belum adanya PP yang disahkan sebagai turunan dari UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Padahal undang-undang tersebut menjadi acuan pembangunan kependudukan di Indonesia.

Argumen keempat terkait dengan pentingnya pengarusutamaan kependudukan dalam seluruh aspek pembangunan. Apapun sektor pembangunan seharusnya dikaitkan dengan penduduk. Selama pemerintahan Jokowi-JK mendatang, setiap tahun diproyeksikan jumlah kelahiran mencapai hampir 5 juta kelahiran per tahun. Konsekuensinya, pemerintah wajib menyediakan, menambah dan memperluas layanan dasar pemerintahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar warga negara berupa penambahan sarana dan prasarana publik. Untuk menyediakan kebutuhan tersebut dibutuhkan anggaran negara yang didesain berdasarkan situasi kependudukan. Pemerintah meletakkan penduduk sebagai basis pembangunan bangsa (demographic based development).

Argumen kelima berhubungan dengan stagnannya kinerja pembangunan kependudukan saat ini. Dalam hal kuantitas, angka kelahiran total (TFR) stagnan 2,6 anak per perempuan, dan prevalensi pemakaian kontrasepsi stabil di angka 57 persen. Urusan pengendalian penduduk dilaksanakan oleh BKKBN, yang secara struktur kelembagaan kurang memiliki keleluasan dalam mengatur urusan kependudukan baik di pusat maupun di daerah, sehingga tidak memiliki daya ungkit yang tinggi dalam mewujudkan target-target pembangunan berbasis kependudukan. Di tingkat daerah, urusan kependudukan mayoritas dikelola dalam struktur yang bergabung dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun kepemudaan. Pembangunan kependudukan menjadi tidak fokus dan terjadi kekeliruan dalam memandang pembangunan kependudukan seolah-olah hanya menjadi bagian dari urusan perempuan dan anak. Justru yang lebih tepat adalah pemberdayaan perempuan, anak, pemuda adalah bagian dari pembangunan kependudukan.

BKKBN Sebagai Bagian
Untuk menjalankan amanat konstitusi dan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara efektif, efisien dan berkesinambungan maka kependudukan perlu dikelola oleh lembaga kementerian tersendiri yaitu dengan membentuk Kementerian Kependudukan pada pemerintahan Jokowi-JK. Namun BKKBN sebaiknya menjadi bagian dari kementerian tersebut dimana Menteri Kependudukan merangkap tugas sebagai Kepala BKKBN. Kementerian Kependudukan bertugas menjalankan fungsi pengarusutamaan kebijakan kependudukan (population mainstreaming) dan penyebarluasan data, sedangkan BKKBN menjalankan fungsi teknis pengelolaan kelahiran, program Keluarga Berencana (KB), dan pendataan. Program KB harus dijalankan dengan menggunakan paradigma keluarga dan bukan paradigma kesehatan lagi. Kesalahan dan tidak berkembangnya program KB pasca reformasi lebih disebabkan karena KB dijalankan dengan paradigma kesehatan (medis-klinis). Tidak mengherankan saat ini BKKBN ditempatkan di bawah Kementerian Kesehatan. Kita bisa belajar dari India yang selama bertahun-tahun gagal dalam KB karena mengidentikkan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi.

Semoga kehadiran Kementerian Kependudukan dalam kabinet mendatang dapat menciptakan perbaikan mendasar dengan menggunakan paradigma pembangunan berorientasikan pada manusia.