Lain Yunani, Lain Indonesia

Dimuat Dalam Kolom Opini Media Indonesia, 6 Juli 2015.

BEBERAPA hari yang lalu beredar informasi bahwa Indonesia mungkin akan mengalami kasus yang sama dengan Yunani, utang luar negeri yang besar dan kegagalan membayar utang tersebut (default). Tanpa informasi dan pemahaman yang tepat, informasi tersebut bersifat kontraproduktif dan memberi persepsi yang buruk di masyarakat tentang kemungkinan Indonesia mengalami krisis seperti halnya Yunani.

Perlu disadari bahwa sesungguhnya Indonesia jauh dari kemungkinan mengalami krisis seperti Yunani. Masyarakat perlu menerima informasi yang benar tentang kondisi utang luar negeri Indonesia. Lain Indonesia, lain Yunani. Tulisan ini mencoba menjelaskan secara sederhana, mengapa Indonesia jauh dari kemungkinan mengalami masalah seperti yang terjadi di Yunani.

Krisis utang Yunani
Yunani, negara dengan luas sekitar 131 ribu kilometer persegi, terletak di ujung selatan Semenanjung Balkan Eropa, terkenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua dunia di masa lalu. Namun, fakta menunjukkan saat ini negara berpenduduk 11,2 juta jiwa (2,2% penduduk Uni Eropa) tersebut gagal membayar utangnya (default) kepada International Monetery Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015 sebesar 1,5 miliar atau setara Rp22 triliun. Nilai gagal bayar tersebut sebenarnya hanya sebagian kecil dari jumlah utang luar negeri Yunani yang diperkirakan mencapai sekitar 243 miliar, yakni Jerman menjadi kreditur terbesar bagi Yunani. Pada 2010, Yunani memiliki utang luar negeri obligasi pemerintah sebesar 198 miliar, yaitu 74,1 miliar dari jumlah tersebut jatuh tempo pada akhir 2015. Sisanya jatuh tempo setiap tahun selama 2011-2014, dengan jumlah kewajiban pembayaran per tahunnya sekitar 31 miliar.

Sebenarnya Yunani berpeluang untuk menghindari default untuk utangnya terhadap IMF yang jatuh tempo 30 Juni lalu jika menerima dana bantuan dari Troika (Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF) sebesar 7,2 miliar untuk membayar utangnya. Namun, bantuan tersebut disertai beberapa persyaratan, di antaranya dengan memangkas dana pensiun pegawai pemerintah yang membebani APBN Yunani dan menaikkan pajak. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa pinjaman baru untuk Yunani tersebut bersifat unsustainable dan langkah penghematan (austerity) yang menjadi persyaratan justru membuat beban utang semakin buruk karena mendorong perekonomian Yunani kembali dalam resesi salah satunya akibat penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah Yunani memutuskan untuk menyerahkan keputusan apakah akan memenuhi persyaratan tersebut atau tidak kepada rakyatnya dalam bentuk referendum yang dilaksanakan 5 Juli 2015 (ketika tulisan ini dibuat).

Mingguan The Economist dalam laporan utamanya (edisi 4 Juli, 2015) menguraikan bagaimana Yunani mengalami berbagai permasalahan ekonominya dalam lima tahun terakhir. Perekonomian Yunani telah mengalami pertumbuhan negatif sejak 2009, dengan pertumbuhan terendah pada kuartal pertama 2011 sebesar -10% (sekitar -8% untuk keseluruhan 2011). Pada 2012, utang Yunani telah mencapai 177% dari PDB-nya. Seperti telah disebutkan di atas, langkah penghematan yang disyaratkan oleh para kreditur untuk menurunkan defisit anggaran dianggap oleh sebagian pengamat ekonomi justru terlalu banyak dan terlalu cepat. Akibatnya tidak terdapat cukup sumber daya untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Yunani dan akan meningkatkan angka pengangguran.

Mathew Lynn (2011) mengungkapkan bahwa Yunani merupakan negara yang memiliki sejarah buruk dengan utang. Terhitung sejak menjadi negara merdeka pada 1829, separuh waktu (50% dari seluruh tahun kemerdekaannya) dihabiskan dalam situasi gagal bayar utang. Situasi ini bahkan lebih buruk dibanding Rusia (39%) dan hanya dikalahkan oleh Ekuador dan Honduras dalam hal rekor kegagalan membayar utang. Tentu situasi ini jauh berbeda dengan Indonesia.

Profil ULN Indonesia
Berdasarkan statistik utang luar negeri (ULN) Indonesia Mei 2015 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar US$298,1 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$132,8 miliar (44,5% dari jumlah ULN) dan ULN sektor swasta sebesar US$165,3 miliar (55,5% dari jumlah ULN). Meskipun nilai tersebut hampir setara dengan ULN Yunani, ukuran perekonomian Indonesia tentu jauh lebih besar dibanding Yunani.

Dibandingkan triwulan IV 2014, pertumbuhan ULN triwulan I 2015 lebih lambat, yakni sebesar 7,6% (yoy) pada tahun ini dibandingkan 10,2% pada kuartal terakhir (yoy) 2014. Perlambatan ini terjadi, baik pada ULN sektor publik maupun swasta, meskipun perlambatan di sektor publik lebih besar angkanya. ULN sektor publik melambat dari tumbuh sebesar 5,0% (yoy) selama triwulan IV 2014 menjadi sebesar 1,7% (yoy) pada kuartal I 2015, sedangkan ULN sektor swasta melambat dari 14,6% menjadi 12,7% untuk perbandingan periode yang sama.

Berdasarkan jangka waktu asal (original maturity), proporsi ULN berjangka panjang mencapai 85,3% dari total ULN (yakni sebesar US$254,4 miliar). Utang ini tumbuh 8,9% (yoy) atau melambat dari 10,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Nilai ULN jangka panjang yang berasal dari sektor publik sebesar 129,7 miliar dolar AS (97,7% dari nilai ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta US$124,7 miliar (75,4% dari nilai ULN swasta). Di sisi lain, pertumbuhan utang jangka pendek turun jauh dari 9,0% (yoy) pada triwulan yang lalu menjadi hanya 0,3% (yoy) pada triwulan I 2015. Perbedaan mendasar antara Yunani dan Indonesia jika mengacu pada data Bank Sentral Yunani (2015) menunjukkan bahwa ULN Yunani justru didominasi oleh utang jangka pendek.

Berbagai perkembangan ULN Indonesia di atas lebih mencerminkan melambatnya pertumbuhan ekonomi selama kuartal pertama 2015 akibat terjadi pelemahan permintaan dunia akan komoditas ekspor asal Indonesia, dan penurunan harga internasional dalam komoditas-komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Bagaimana ULN dalam perspektif makro ekonomi? PDB Indonesia pada kuartal I 2015 sebesar US$890,186 miliar. Dengan demikian, rasio ULN per PDB sekitar 33,48%, jauh dibanding kondisi Yunani yang angkanya mencapai lebih dari 170%. Rasio pembayaran utang (debt service ratio/DSR) yakni rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap penerimaan transaksi berjalan Indonesia mengalami sedikit peningkatan menjadi 22,4% dari 21,63% di triwulan sebelumnya (tier 1); dan dari 51,6% menjadi 56,08% untuk tier 2.

Tier-1 DSR meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek (ini mengacu pada DSR menurut Bank Dunia). Sedangkan Tier-2 DSR mencakup definisi pembayaran yang lebih luas, yaitu meliputi pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada nonafiliasi.

Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa semua rasio utang jangka pendek, baik terhadap total utang maupun terhadap cadangan devisa, pada akhir triwulan I 2015 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini menandakan bahwa porsi utang jangka pendek Indonesia menjadi semakin kecil selama periode tiga bulan terakhir. Selain itu penting untuk diingat bahwa sampai saat ini Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia dalam hal ULN jauh berbeda dengan Yunani.

Dampak krisis Yunani
Sebagian besar pengamat ekonomi di Indonesia telah menyampaikan berbagai argumen mereka bahwa sebenarnya tidak banyak dampak krisis utang Yunani terhadap Indonesia. Isu akan opsi keluarnya Yunani dari Zona Eropa juga kemungkinan tidak terjadi karena konsekuensinya bagi Yunani sendiri akan sangat besar.

Yunani secara langsung bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia meskipun kerja sama perdagangan Indonesia-Yunani sudah terjalin dengan baik. Ekspor Indonesia ke Yunani didominasi produk pertanian, terutama kelapa sawit. Namun, jelas bahwa keterkaitan Indonesia terhadap perekonomian Yunani tidak besar. Secara relatif tidak ada exposure Indonesia terhadap utang Yunani. Namun demikian, krisis utang Yunani berdampak pada apresiasi dolar AS terhadap euro dan menciptakan tekanan temporer di beberapa pasar saham dunia.

Profil utang Yunani dan Indonesia sangat berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas. Keterkaitan Indonesia terhadap ULN dalam bentuk euro relatif kecil. Sekadar informasi, ULN sektor publik Indonesia dalam euro hanya sekitar 4% dari total ULN sektor publik dan selama enam bulan terakhir terus menurun nilainya. Sementara utang sektor swasta dalam euro lebih kecil lagi proporsinya, hanya sekitar 0,6% dari seluruh ULN swasta.

Indonesia jelas berbeda situasinya dengan apa yang dihadapi Yunani. Meskipun krisis Yunani tetap perlu menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan, kita harus bijak dalam menyikapinya. Tentunya, ada banyak alasan mengapa Indonesia tidak dalam potensi default seperti yang dialami Yunani.

Sonny Harry B Harmadi
Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional