Presiden Jokowi pada pertengahan Juni 2023 telah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rancangan yang disusun Kementerian PPN/Bappenas tersebut bertujuan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Presiden menjabarkan tiga hal pokok sebagai acuan pembangunan jangka Panjang Indonesia, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Pada 2045 nanti, Indonesia tepat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Sebuah waktu krusial dengan target menjadi negara maju.

Buku ini secara lengkap dapat dibeli di:
https://www.itbpress.id/product/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran/
https://www.tokopedia.com/itbpress/melawan-covid-19-pemenang-pembelajaran

Bahan Ajar (Hanjar) merupakan salah satu instrumen pokok dalam setiap pendidikan, seperti pendidikan di Lemhannas RI yang menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), serta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA).

Selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, keadaan ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang. Pada Agustus 2017 lalu, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 128,06 juta jiwa, bertambah 6,16 juta jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014.

Keunggulan negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut membangun kebijakan-kebijakan publik unggul dibanding faktor-faktor lainnya, termasuk faktor kekayaan alam. Negara-negara dengan keterbatasan kekayaan alam yang ekstrem, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, adalah contohnya. Mereka tidak saja berhasil keluar dari keterbatasan kekayaan alamnya, tetapi menguasai kekayaan alam negara lain dalam jumlah mencengangkan. Bahkan, yang mereka kuasai bukan hanya akses akan kekayaan alam, kinerja pembangunan negara-negara lain pun bergantung pada kebijakan mereka.

INDONESIA memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi (demographic dividend) sejak 2012. Sejak tahun 2012, rasio ketergantungan di Indonesia telah di bawah angka 50. Maknanya adalah bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 penduduk usia nonproduktif.

Keputusan Pemerintah untuk memperluas cakupan dan jenis bantuan sosial (bansos) masyarakat miskin dan terdampak pandemi Covid-19 sudah tepat. Melalui program bantuan sosial non reguler, Pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, meminimalisir tambahan kemiskinan baru, serta menjaga permintaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.